Draf Perpres Terorisme Disorot, SETARA Institute Nilai Pelibatan TNI Bermasalah Nasional|January 19, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme
Polri Bersama TNI Bangun Jembatan Darurat untuk Warga Terdampak Banjir Donggala Nasional|January 17, 2026by Redaktur Brani Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan
Bakti Kesehatan Polri Jangkau Aceh Tengah hingga Aceh Tamiang, Ratusan Warga Terlayani Nasional|January 17, 2026by Redaktur Brani Aceh Tengah – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana banjir kembali diwujudkan
Jembatan Merah Putih Presisi Diresmikan Kapolri, Dorong Akses Pendidikan dan Ekonomi Nasional|January 15, 2026by Redaktur Brani Jateng – Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 jembatan merah
PBHI Soroti Bahaya Pelibatan TNI dalam Terorisme bagi HAM dan Demokrasi Nasional|January 13, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional,
Guru Besar UI Soroti Draf Perpres Terorisme, Ingatkan Risiko pada HAM dan Demokrasi Nasional|January 12, 2026January 13, 2026by Redaktur Brani JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan
Centra Initiative Tolak Pelibatan TNI dalam Satgas Terorisme Nasional|January 12, 2026January 13, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani
DPR Tegaskan Reformasi Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Dilakukan Secara Emosional Nasional|January 8, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja)
DPR Nilai Penempatan Polri di Bawah Presiden Sudah Sesuai Reformasi Nasional|January 8, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Draft Perpres TNI Atasi Terorisme Inkonstitusional Nasional|January 8, 2026by Redaktur Brani Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya
