Koalisi Sipil: Pernyataan Panglima TNI soal Pengamanan Berisiko Kaburkan Fungsi Pertahanan Nasional|August 11, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pernyataan Panglima
Koalisi Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Berbasis Bukti Nasional|July 28, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas
Rumah Jampidsus Dijaga TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Segera Tarik Personel Nasional|July 9, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pengerahan personel TNI bersenjata yang berjaga
Koalisi Masyarakat Sipil: Penghentian Latsarmil Saja Tak Cukup, Kematian 5 Peserta Harus Diusut Nasional|June 30, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima peserta
Dua Peserta SPPI Meninggal, Koalisi Desak Pemerintah Hentikan Latsarmil untuk Pengelola Koperasi Nasional|June 24, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua
Aktivis dan Akademisi Tolak RPP Tugas TNI, Khawatir Hidupkan Kembali Militerisme Nasional|May 27, 2026May 27, 2026by Redaktur Brani Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Perluasan Peran TNI Dinilai Perkeruh Konflik Agraria dan Kehutanan Nasional|December 26, 2025December 25, 2025by Redaktur Brani Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang
Minim Perspektif HAM, RUU Keamanan Siber Dikhawatirkan Jadi Alat Represif Nasional|December 6, 2025December 23, 2025by Redaktur Brani Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan
KMS: RUU KKS Langgar Prinsip Sipil, MBG Jadi Lahan Korupsi Pejabat Daerah Nasional|November 5, 2025November 25, 2025by Redaktur Brani Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber
Pasal Soal Operasi Militer dan Jabatan Sipil Jadi Sorotan Gugatan UU TNI ke MK Hukum|October 23, 2025October 23, 2025by Redaktur Brani Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat Undang-Undang Nomor