Fernando Emas: Reposisi Polri Bisa Merusak Stabilitas, Jangan Sampai Ada Kepentingan TersembunyiNasional|February 11, 2025by Redaktur BraniJakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menegaskan bahwa sampai saat
Prof Widodo: Penyidikan oleh Polri Sudah Sesuai KUHAP, Tak Perlu Dominus LitisNasional|February 10, 2025by Redaktur BraniSurabaya – Dominus Litis adalah asas hukum yang menyatakan bahwa pihak yang
AMBPD Dorong Penyelesaian Pagar Laut Tangerang Secara Objektif, Bukan PolitisNasional|February 10, 2025February 13, 2025by Redaktur BraniJakarta – Pagar laut membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang,
Guru Besar Hukum Kritik Konsep Dominus Litis dalam Proses HukumNasional|February 10, 2025by Redaktur BraniSurabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono,
Guru Besar Hukum: Monopoli Kewenangan dalam Penegakan Hukum Harus Segera DihentikanNasional|February 9, 2025by Redaktur BraniSurabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan
Guru Besar Ubhara Kritik Monopoli Kewenangan Hukum oleh KejaksaanNasional|February 9, 2025February 9, 2025by Redaktur BraniSurabaya – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Prof. Dr.
Korpus BEM SI Herianto Pastikan Komitmen Dukung Kebijakan PemerintahNasional|February 9, 2025February 22, 2025by Redaktur BraniJakarta – Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan bangsa, Badan
Asas Dominus Litis Berpotensi Ganggu Penyidikan Polisi, Fernando Emas Angkat SuaraNasional, Uncategorized|February 8, 2025February 8, 2025by Redaktur BraniJakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa
Revisi KUHAP dan UU Kejaksaan, Pakar Ingatkan Bahaya Super Power KejaksaanNasional|February 8, 2025by Redaktur BraniJakarta – Pakar Hukum Pidana Dr. Indah Sri Utari., SH. MHum mengatakan
Kekhawatiran Pakar Hukum, Revisi UU Kejaksaan Bisa Timbulkan Konflik KepentinganNasional|February 8, 2025by Redaktur BraniSemarang – Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi
