KNPI dan KPP Dukung KPK Segera Ungkap 10 Kasus Dugaan Korupsi yang Libatkan Gubernur LukasNasional|September 26, 2022by superadminJayapura – Koalisi Pemuda Papua (KPP) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Barikade GusDur Datangi Bawaslu Kota Malang, Laporkan Beredarnya Tabloid ‘Mengapa Harus Anies’ di Masjid-masjidNasional|September 24, 2022by superadminMalang – Barikade Gusdur menggelar audien dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait
Mahfud MD Bicara Soal Lukas Enembe, Dana Otsus Rp 500 Triliun Tapi Tak Jadi Apa-apaNasional|September 23, 2022by superadminMalang – Menko Polhukam Mahfud MD kembali berkomentar soal kasus korupsi yang
Hari Ini, SDR Resmi Laporkan SBY ke Bareskrim PolriNasional|September 22, 2022by superadminJakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto berencana melaporkan
Viral Dokumen Operasi Superman untuk Pilpres 2024, Polri : Itu HoaxNasional|September 22, 2022by superadminJakarta – Isu Operasi Superman untuk Pilpres 2024 yang beredar melalui pesan
Petrus Selestinus : Diperiksanya Anies Baswedan oleh KPK Jadi Tanda Kasus Formula E Bakal ke PenyidikanNasional|September 21, 2022by superadminJakarta – Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gunernur DKI Jakarta yang
Bicara Pembentukan DKN, Imparsial : Tak Perlu Dibentuk, Lebih Baik Evaluasi WantannasNasional|September 21, 2022by superadminDirektur Eksekutif Imparsial, Ghufron Mabruri menyatakan bahwa selain tidak diperlukan, pembentukan Dewan
Pdt Alberth Yoku : Gubernur Lukas Enembe Harus Gentle Agar Tak Jadi BumerangNasional|September 20, 2022by superadminPapua – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pendeta (Pdt)
PPATK Sebut Aliran Duit Lukas Enembe di Kasino Luar Negeri Capai 560 M, Itu yang Ketahuan! Yang Gak Ketahuan Gimana?Nasional|September 20, 2022by superadminJakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan hasil analisis
Pakar Hukum Tata Negara Tak Sepakat dengan Pembentukan DKN, Tidak Ada Payung Hukumnya!Nasional|September 19, 2022by superadminJAKARTA – Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara menilai Rancangan Perpres Dewan
