Imparsial Ingatkan Bahaya Serius: Polri di Bawah Kementerian Bisa Kembali ke Politisasi KekuasaanBerita|February 7, 2026February 8, 2026by Redaktur BraniJakarta – Lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan hak asasi manusia,
Imparsial Tegaskan Kehadiran TNI di Ruang Sidang Tak BeralasanNasional|January 7, 2026by Redaktur BraniJakarta — Lembaga riset dan advokasi hak asasi manusia, Imparsial, mengkritik kehadiran
RUU KKS Dinilai Mengancam Reformasi dan Kebebasan Digital : Sipil Harus Tetap Berdaulat di Dunia Maya!Nasional|October 18, 2025by Redaktur BraniJakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali
Imparsial Apresiasi Kinerja Polri dalam Upaya Menjaga Kamtibmas KondusifNasional|January 26, 2025February 4, 2025by Redaktur BraniJakarta – Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memberikan penilaian terhadap sisi penegakan
KPK Panen Dukungan untuk Tajamkan Tajinya, Jangan Ragu Usut Korupsi di Ranah MiliterNasional|December 10, 2024December 11, 2024by Redaktur BraniJakarta – Dalam memperingati Hari Anti korupsi sedunia dan Hari HAM Internasional,
Imparsial : TNI Bukan Penegak Hukum! RUU TNI Melenceng Jauh Dari KonstitusiNasional|August 15, 2024by Redaktur BraniJakarta – Imparsial, lembaga yang berkecimpung dalam hak asasi manusia menyoroti dokumen
Imparsial Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI, Ini 4 Poin KritiknyaNasional|July 18, 2024by Redaktur BraniJakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang
Tugas TNI yang Merambah Sektor Keamanan Berisiko Kembalikan Dwifungsi Era OrbaNasional|May 19, 2024by Redaktur BraniJakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang
Pengamat Nilai Revisi UU TNI Justru Lahirkan Problematika BaruNasional|July 4, 2023July 4, 2023by superadminJakarta – Revisi UU TNI dikritisi oleh Wakil Koordinator KontraS Andy M.
Kritik Revisi UU TNI, Pengamat: Kewenangan Militer yang Diperluas Bisa Bahayakan DemokrasiNasional|June 9, 2023June 17, 2023by superadminJakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
