Imparsial Apresiasi Kinerja Polri dalam Upaya Menjaga Kamtibmas Kondusif Nasional|January 26, 2025February 4, 2025by Redaktur Brani Jakarta – Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memberikan penilaian terhadap sisi penegakan
KPK Panen Dukungan untuk Tajamkan Tajinya, Jangan Ragu Usut Korupsi di Ranah Militer Nasional|December 10, 2024December 11, 2024by Redaktur Brani Jakarta – Dalam memperingati Hari Anti korupsi sedunia dan Hari HAM Internasional,
Imparsial : TNI Bukan Penegak Hukum! RUU TNI Melenceng Jauh Dari Konstitusi Nasional|August 15, 2024by Redaktur Brani Jakarta – Imparsial, lembaga yang berkecimpung dalam hak asasi manusia menyoroti dokumen
Imparsial Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI, Ini 4 Poin Kritiknya Nasional|July 18, 2024by Redaktur Brani Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang
Tugas TNI yang Merambah Sektor Keamanan Berisiko Kembalikan Dwifungsi Era Orba Nasional|May 19, 2024by Redaktur Brani Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang
Pengamat Nilai Revisi UU TNI Justru Lahirkan Problematika Baru Nasional|July 4, 2023July 4, 2023by superadmin Jakarta – Revisi UU TNI dikritisi oleh Wakil Koordinator KontraS Andy M.
Kritik Revisi UU TNI, Pengamat: Kewenangan Militer yang Diperluas Bisa Bahayakan Demokrasi Nasional|June 9, 2023June 17, 2023by superadmin Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Amnesty & Imparsial Soroti Revisi UU TNI, Bikin Mandeg Misi Reformasi Militer Nasional|May 21, 2023by superadmin Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menyoroti penambahan
Imparsial :Keamanan Masyarakat Harus Dijamin, Perusuh di Kupang Wajib Diproses Hukum Nasional|April 20, 2023by superadmin Jakarta – Keamanan di Kota Kupang sempat mengalami situasi yang tidak aman
Bicara Pembentukan DKN, Imparsial : Tak Perlu Dibentuk, Lebih Baik Evaluasi Wantannas Nasional|September 21, 2022by superadmin Direktur Eksekutif Imparsial, Ghufron Mabruri menyatakan bahwa selain tidak diperlukan, pembentukan Dewan