Ketua DEMA PTKIN: Mari Tidak Terprovokasi Isu Hak Angket

Nasional30 Views

Jakarta – Dema PTKIN (Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keislaman Negeri) melaksanakan kegiatan diskusi publik dengan tema: “Memperkokoh Moderasi Pasca Pemilu Demi Terwujudnya Harmoni Kebangsaan dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia.

Diskusi yang digelar pada Rabu (6/3/2024) ini bertujuan untuk membangun Kesadaran Demokrasi, Peran Mahasiswa dalam Menjaga Harmoni Kebangsaan Pasca Pemilu 2024. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan edukasi tentang isu-isu strategis yang terjadi pasca Pemilu yang banyak menimbulkan isu-isu politik yang dapat menyebabkan konflik dimasyarakat sehingga mahasiswa perlu Memperkokoh Moderasi Pasca Pemilu Demi Terwujudnya Harmoni Kebangsaan.

Dalam diskusi ini, Marwansyah SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum PMII Cabang Serang, menekankan pentingnya peran Dema PTKIN dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait demokrasi, terutama bagi mereka yang kurang paham akan maknanya.

Dia menyoroti perlunya turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi komprehensif tentang demokrasi, serta menghadapi tantangan terkait penyelewengan informasi dan pemahaman yang salah terhadap demokrasi.

“Saya berharap bukan hanya di lingkungan mahasiswa, tapi ada turun terjun langsung ke masyarakat advokasi ke masyarakat dalam artian memberikan edukasi secara komprehensif secara menyeluruh,” ungkapnya.

Sementara itu, Harry Ahmad Gunawan, Direktur Riset dan Kebijakan Publik Institut Demokrasi and Education Center, mengajak para mahasiswa untuk memahami sejarah panjang demokrasi di Indonesia, mulai dari semangat kemerdekaan hingga pembangunan sistem demokrasi pasca-kolonialisme.

Harry menekankan bahwa kekuasaan politik merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi, namun demokrasi harus dijalankan dengan keadilan, persatuan, dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat.

Diskusi tersebut juga membahas peran penting mahasiswa dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan menjaga harmoni kebangsaan, terutama dalam konteks menjelang Pemilu 2024.

Para peserta sepakat bahwa pendidikan dan penyuluhan tentang demokrasi harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, agar nilai-nilai demokrasi dan harmoni kebangsaan dapat terwujud dengan baik.

Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan harmonis, serta menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pemahaman yang benar tentang demokrasi kepada masyarakat luas.

Ditempat yang sama, Syahrus Sobirin selaku Koordinator Pusat DEMA PTKIN menegaskan bahwa pihakmya membawa narasi moderasi ini adalah bagaimana salah satu ikhtiar kita untuk DEMA PTKIN bisa menjaga kondusifitas negara.

Dan juga memberikan pola politik kepada teman-teman mahasiswa dan masyarakat agar masyarakat yang sekarang di dominasi oleh Gen Z dan milenial lebih peka lagi terhadap situasi politik hari ini dan tidak mudah terprovokasi isu hak angket dan kecurangan Pemilu.

“Yang kalah agar bisa lebih menerima dengan beberapa pertimbangan agar tidak menjadi keributan dan permasalahan sosial terkait isu yang hari ini sedang memanas adalah hak angket,” sebutnya.

Dikatakannya, salah satu kaidah dari unsur fikih dalam memandangnya sebuah dauroh ketika ada kecurangan dan sebagainya ketika Dauroh itu yang lebih besar itu harus digugurkan dengan dorongan terlebih kecil. Selain daripada target ada mekanisme tentang dibolehkan untuk mengajukan gugatan dan lain sebagainya untum pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

“Nah saya rasa ini menjadi langkah yang lebih konkrit kepada seluruh organisasi politik. Tadi dikatakan yang namanya kontestasi ada yang menang ada yang kalah. Saya juga Insya Allah tidak akan sampai di sini saja. maka Nanti banyak diskusi-diskusi lanjutan yang kita gemakan jawaban DEMA PTKIN dan juga seluruh Dema-dema dan kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia untuk menjaga mahasiswa agar tidak terprovokasi oleh situasi politik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di masyarakat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *