Jakarta — Peneliti Center for Information and Education (CIE), Muhammad Chaerul, menegaskan bahwa isu mogok makan yang digembar-gemborkan Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk LBH Jakarta, terkait para tahanan provokator kerusuhan pada Agustus 2025, tidak lebih dari upaya menggiring opini publik dengan cara menyesatkan.
Menurut Chaerul, Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi resmi bahwa tidak ada aksi mogok makan. Semua tahanan dalam kondisi baik, difasilitasi kebutuhan kesehatan maupun konsumsi, sehingga isu tersebut jelas-jelas hanya sandiwara politik yang dimainkan oleh kelompok tertentu.
“Kalau memang ingin membela hak asasi, lakukan dengan cara yang benar, jangan membuat drama yang justru menyesatkan publik. Aparat sudah terbuka, sudah menjamin fasilitas sesuai aturan. Jadi tidak ada alasan lagi menggiring opini dengan cerita mogok makan,” tegas Chaerul di Jakarta, hari ini.
Ia menilai, provokator kerusuhan harus tetap diproses hukum secara tegas. Membuat narasi sandiwara semacam ini hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi melemahkan wibawa penegakan hukum.
“Proses hukum ini harus berjalan sampai tuntas. Jangan sampai publik dibohongi dengan drama mogok makan. Negara ini butuh kepastian hukum, bukan pertunjukan politik jalanan,” ujarnya.
Chaerul juga mengingatkan agar Koalisi Masyarakat Sipil lebih obyektif dalam mengawal isu. Membela provokator bukanlah perjuangan rakyat, melainkan justru kontraproduktif terhadap demokrasi dan stabilitas nasional.
