Jakarta – Aktivis Corong Rakyat, Hasan, menilai narasi yang mendorong Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka atas tuduhan ijazah palsu merupakan bentuk agitasi politik yang menyesatkan dan tak berdasar hukum.
Hal ini disampaikan Hasan menanggapi artikel opini berjudul “Polisi Tidak Perlu Ragu Tetapkan Jokowi Tersangka” yang dimuat di media freedomnews.co.id, ditulis oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. Menurut Hasan, opini semacam itu berpotensi merusak tatanan demokrasi dan mencemarkan kredibilitas institusi penegak hukum.
“Narasi-narasi seperti itu sangat berbahaya. Mereka mendesak Polri bertindak tanpa landasan hukum yang kuat, hanya berdasarkan asumsi, desas-desus, dan klaim sepihak yang tidak pernah terbukti di pengadilan,” tegas Hasan di Jakarta, hari ini.
Hasan menyebut bahwa tudingan soal ijazah palsu Presiden Jokowi sudah berkali-kali dibantah dan diuji di berbagai forum, termasuk pengadilan, namun tidak pernah ada keputusan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu atau Jokowi bersalah. Ia menyayangkan ada pihak-pihak yang terus memelihara isu ini demi kepentingan politik.
“Kalau kita hormat pada hukum, mari bicara dengan fakta dan putusan pengadilan. Kalau tidak, ini hanya akrobat politik murahan yang menyeret institusi negara seperti Polri ke dalam pusaran fitnah,” lanjutnya.
Hasan juga menegaskan bahwa tugas Polri adalah menegakkan hukum secara profesional, bukan melayani tekanan politik atau desakan berbasis opini publik yang tak berdasar. Ia mengapresiasi sikap Polri yang tetap tenang, tidak terprovokasi, dan fokus pada menjaga stabilitas nasional di tengah tahun politik.
“Saat negara butuh ketenangan, justru muncul pihak-pihak yang menyebar provokasi. Ini jelas bukan upaya membangun demokrasi, tapi merusaknya dari dalam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasan mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang tidak diverifikasi, apalagi yang disebarkan oleh media yang tidak mematuhi kaidah jurnalistik yang benar. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas nasional dan membangun kepercayaan terhadap institusi negara.
“Jangan karena benci seseorang, kita korbankan akal sehat dan hukum. Mari bijak dalam menyikapi informasi dan tetap mendukung Polri bekerja sesuai tugas dan fungsinya,” pungkasnya.
