Jakarta – Lembaga survei Senopati Syndicate menyelenggarakan polling terbuka melalui jejaring media sosial, terkait pandangan publik terhadap netralitas aparat TNI-Polri jelang Pemilu 2024.
Adapun dari 1.196 pengguna polling, hasilnya mayoritas publik atau 77,70 persen masyarakat yakin TNI-Polri akan bersikap netral pada Pemilu 2024. Namun, sebanyak 22,30 persen meyakini tidak percaya dan termasuk ragu-ragu TNI-Polri akan menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.
“Presentasi ini harus menjadi perhatian bagi TNI-Polri untuk tetap menjaga dan mengawal netralitasnya pada Pemilu 2024,” kata Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara, dalam keterangannya, Kamis (28/12/2023).
Robi menuturkan upaya netralitas TNI-Polri harus tetap dikawal dan dijaga jelang Pemilu 2024, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia. Karena itu, dia meyakini, netralitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang berkualitas dan berjalan damai.
“Untuk itu kita harus tetap mendorong dan terus memperkuat portofolio TNI-Polri menjalankan tugasnya secara professional dan hanya tertuju untuk kepentingan bangsa dan negara, serta cita-citanya,” ucap dia.
Di samping itu, netralitas TNI-Polri juga belakangan jadi sorotan setelah muncul desakan dari publik usai putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto.
Kendati demikian, Robi menuturkan, desakan seperti ini merupakan sikap yang positif. Sebab publik menilai TNI-Polri adalah lembaga profesional yang kepentingannya untuk bangsa dan negara, bukan partisan.
“Selain juga bahwa netralitas TNI-Polri sudah diatur dalam setiap UU TNI dan Polri. Desakan netralitas juga tidak sebatas pada TNI-Polri tetapi juga untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN),” ungkap dia.
Lebih lanjut, Robi menekankan, netralitas TNI-Polri yang dimaksud dalam Pemilu 2024 ialah tidak memihak dan memberikan dukungan kepada peserta pemilu manapun.
“Setiap istri dari anggota TNI-Polri meski memiliki hak pilihnya tetapi juga menjaga untuk tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada paslon atau parpol manapun. Ini sama halnya dengan seluruh ASN. Mereka memiliki hak pilih tetapi tidak diperbolehkan memberikan dukungan secara terbuka,” imbuh Robi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengimbau seluruh ASN, baik di tingkat kabupaten/kota hingga pusat, untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.
Khusus untuk personel TNI-Polri, Jokowi tidak hanya menekankan netralitas, tetapi juga sinergitas. Kepercayaan publik yang berbeda-beda pilihan terhadap TNI-Polri yang profesional akan memberikan dampak proses, serta hasil pemilu yang berkualitas dan damai.
“Kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apa pun,” kata Jokowi dalam sambutan di upacara peringatan HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
“Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar, tetap jaga sinergisitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI,” lanjutnya.
